KONAWE SELATAN – LINGKARSULTRA.COM – Dalam upaya memastikan efektivitas program pembangunan yang telah dianggarkan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kecamatan Laonti pada 16 Januari, Kolono Timur 17 Januari, Kolono, Moramo dan Moramo Utara.
Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas pengawasan DPRD untuk melihat secara langsung realisasi proyek yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran 2024.
Pelaksanaan Monev ini mengacu pada beberapa dasar hukum dan administratif, diantaranya Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2025, serta Surat Perintah Tugas Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan dengan Nomor 000.12.2/13/1/2025.
Dengan landasan tersebut, DPRD Kabupaten Konawe Selatan menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan.
Monitoring dan Evaluasi ini difokuskan pada program kerja proyek fisik dan non-fisik yang didanai oleh APBD, APBN, DAU, serta Dana Desa (DD).
Kegiatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program-program yang telah dijalankan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta memastikan bahwa anggaran yang digunakan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan Monev, ditemukan beberapa program yang telah berjalan dengan baik. Namun ada pula yang mendapat catatan evaluasi.
Dalam kunjungannya ke Kecamatan Laonti, tim Monev DPRD Dapil V melakukan evaluasi terhadap beberapa proyek pembangunan.
Salah satunya adalah pembangunan Puskesmas Laonti yang bersumber dari APBD dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
Proyek ini terlaksana dengan baik tanpa ada catatan khusus dari DPRD. Selain itu, rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) di SDN 6 Laonti juga telah berjalan sesuai dengan perencanaan dengan pendanaan dari DAU dan dikerjakan oleh Dinas Pendidikan. Sama seperti proyek sebelumnya, rehabilitasi sekolah ini juga tidak memiliki catatan khusus dari tim evaluasi.
Selain meninjau proyek-proyek yang telah terealisasi, DPRD juga melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan fasilitas kesehatan di Pustu Tambolosu untuk memastikan perkembangannya.
Kunjungan serupa dilakukan ke beberapa SDN di Kecamatan Laonti, termasuk SDN 11 dan SDN 3, guna meninjau kondisi sekolah serta perkembangan pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, DPRD juga mengunjungi Kantor Camat Laonti untuk melihat kondisi dan operasional kantor pemerintahan setempat.
Diketahui anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan dari Dapil V diantaranya adalah Hamrin, S.Kom., M.AP yang menjabat sebagai Ketua DPRD, Ronald Rante Alang, S.T dan Arjun, S.T sebagai Wakil Ketua DPRD, serta beberapa anggota DPRD lainnya. Seperti Butomo Lubis, S.H, Hj. Yuliyati, S.Si, H. Beangga Harianto, S.Ip., M.Si., M.Pd, Hj. Satria, S.Ip, dan Harudin, S.H.
DPRD Kabupaten Konawe Selatan berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan di setiap daerah pemilihan agar dapat berjalan optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Kegiatan Monev ini merupakan salah satu langkah konkret dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan penggunaan anggaran daerah yang transparan dan tepat sasaran.
Pada tanggal 17 Januari 2025 anggota Dewan tersebut menggelar Monev di Kecamatan Kolono Timur, yang merupakan salah satu wilayah yang menjadi prioritas evaluasi.
Salah satu kegiatan yang mendapatkan perhatian khusus adalah pembangunan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Ngapawali dan Desa Batu Putih. Proyek ini dibiayai melalui APBD dan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan.
Meskipun proyek ini telah terealisasi, tim Monev DPRD menemukan adanya kendala dalam perencanaan dan pemasangan pipa, yang mengakibatkan aliran air tidak lagi mengalir ke rumah-rumah warga sebagaimana yang direncanakan.
Oleh karena itu, DPRD memberikan catatan khusus terkait hal ini agar segera dilakukan perbaikan teknis guna mengoptimalkan manfaat proyek tersebut.
Selanjutnya DPRD Kabupaten Konawe Selatan laksanakan Monev di Kecamatan Kolono pada tanggal 18 Januari 2025 yang merupakan salah satu kecamatan di Dapil V yang mendapatkan perhatian lebih.
Hasil dari kegiatan Monev menunjukkan bahwa beberapa program pembangunan di Kecamatan Kolono telah terealisasi dengan baik. Salah satunya adalah bantuan Rumah Ibadah Masjid Al Huda di Kelurahan Kolono, yang didanai oleh APBN melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Konsel.
Program ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kenyamanan ibadah.
Selain itu, program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Kolono juga berhasil terealisasi dengan menggunakan dana APBD, dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
Program ini dinilai sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperbaiki kualitas hunian mereka.
Selanjutnya juga melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kecamatan Kolono pada 19 Januari 2025. Salah satu proyek yang menjadi sorotan dalam Monev ini adalah pembangunan jalan produksi pertanian di Desa Awunio.
Proyek ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dikerjakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Berdasarkan hasil tinjauan di lapangan, proyek ini telah terealisasi sesuai rencana.
Berdasarkan hasil Monev yang dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Kolono pada 20 Januari 2025, ditemukan bahwa sejumlah program telah terealisasi dengan baik, namun ada pula yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut.
Salah satu program yang berjalan sesuai rencana adalah pengembangan jaringan perpipaan SPAM di Desa Sawa, yang telah terealisasi sepenuhnya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan sumber dana dari APBD.
Namun, tidak semua proyek berjalan tanpa kendala. Pengadaan sarana dan prasarana umum berupa 80 unit WC di Desa Sawa, yang juga dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan APBD, ditemukan dua unit yang tidak terpakai atau belum digunakan. Temuan ini menjadi perhatian DPRD agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Selain itu, pembangunan drainase di Desa Meletumbo juga menjadi salah satu program yang dipantau. Proyek ini telah terealisasi, namun belum sepenuhnya selesai dan masih akan berlanjut dalam anggaran perubahan. DPRD berharap kelanjutan proyek ini dapat segera direalisasikan agar memberikan dampak maksimal bagi warga setempat.
Di sektor pendidikan, pembangunan ruang guru beserta perabotannya di SDN 9 Kolono, Desa Roda, telah berhasil diselesaikan oleh Dinas Pendidikan dengan sumber dana dari DAK. Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan tenaga pendidik dalam menjalankan tugas mereka.
Selanjutnya Monev di Kecamatan Moramo Utara. Kegiatan ini berlangsung pada 21 Januari 2025.
Dari hasil pemantauan, ditemukan beberapa proyek yang telah terlaksana sesuai rencana. Bantuan rumah ibadah untuk Masjid Darul Muttaqin di Desa Puasana dan Masjid Nurul Iqbal di Kelurahan Lalowaru menjadi dua program yang sukses direalisasikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan dana yang bersumber dari APBD.
Di sektor kesehatan, rehabilitasi Puskesmas Lalowaru yang menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) serta dikerjakan oleh Dinas Kesehatan juga telah berjalan. Namun, dalam catatan DPRD, proyek ini belum sepenuhnya tuntas. Masih terdapat beberapa ruangan dan pintu yang belum selesai dikerjakan. Hal serupa ditemukan dalam proyek rehabilitasi Penyuluh KB Lalowaru yang juga dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan bersumber dari APBD. Pengerjaan proyek ini telah selesai dilakukan, tetapi masih menyisakan beberapa kekurangan, seperti tehel yang sebagian belum diganti dan masih menggunakan material lama.
Selain proyek yang telah berjalan dengan baik, DPRD juga menemukan beberapa proyek yang belum terealisasi sesuai harapan. Salah satu diantaranya adalah pembangunan Jalan Lingkar Beton Kecamatan Moramo Utara yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan anggaran dari APBD. Namun, dalam peninjauan di lapangan, tim DPRD tidak menemukan adanya jalan beton di ruas jalan lingkar yang berada di Moramo Utara.
Proyek lain yang menjadi perhatian adalah pembangunan sumur dalam di Desa Lambuea. Meski proyek ini telah terealisasi, DPRD mencatat bahwa anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan standar pembuatan sumur dalam.
Sebagai bagian dari agenda Monev, tim DPRD Dapil V juga melakukan kunjungan ke SATAP 13 Konsel yang berada di Desa Lambuea, Kecamatan Moramo Utara. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi sekolah serta kebutuhan yang masih perlu diperhatikan oleh pemerintah.
Selanjutnya di Monev di Kecamatan Moramo. Monitoring dan Evaluasi ini berlangsung pada 22 Januari 2025 dengan wilayah sasaran di Kecamatan Moramo. Anggota DPRD turun langsung ke lapangan untuk melihat sejauh mana efektivitas program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Salah satu temuan penting dalam kegiatan ini adalah pembangunan ruang kelas baru di SKB Moramo yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Meskipun proyek tersebut telah terealisasi, namun dalam kenyataannya tidak pernah difungsikan. Bahkan, tidak ditemukan adanya aktivitas penggunaan ruang kelas tersebut, serta tidak ada pegawai yang berkantor di tempat tersebut.
Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilakukan kunjungan ke beberapa sekolah di Kecamatan Moramo untuk meninjau kondisi fasilitas pendidikan dan proses belajar mengajar. Sekolah-sekolah yang dikunjungi antara lain SMPN 56 Konawe Selatan, SD 10 Moramo di Desa Margacinta, SD 6 Moramo di Desa Margacinta, SMPN 4 Konawe Selatan di Desa Landipo, SDN 11 Moramo di Kelurahan Lapuko, SMPN 27 Konawe Selatan di Desa Pudaria, serta SD-SMPN SATAP 18 Konawe Selatan di Desa Ulusena.
Selanjutnya Monev di Kecamatan Kolono Timur pada 23 Januari 2025. Tim anggota DPRD Dapil V meninjau berbagai program yang telah direalisasikan di beberapa wilayah, salah satunya di Kecamatan Kolono Timur. Salah satu program yang menjadi perhatian dalam evaluasi ini adalah Bantuan Rumah Ibadah di Desa Lambangi. Program yang bersumber dari anggaran APBN dan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat ini telah dinyatakan terealisasi. Meski demikian, DPRD terus mendorong agar program yang telah berjalan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, DPRD menemukan bahwa sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 memiliki tingkat keberhasilan yang beragam. Beberapa proyek diketahui berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sementara beberapa lainnya dinilai kurang optimal, bahkan tidak sesuai dengan perencanaan awal. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Konawe Selatan berkomitmen untuk terus mengawasi serta memastikan bahwa setiap program pembangunan yang didanai oleh anggaran negara dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kegiatan perjalanan dinas ini, rombongan DPRD Dapil V dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Hamrin, S.Kom, M.AP, serta didampingi oleh empat anggota DPRD lainnya, yaitu Butomo Lubis, SH, Hj. Yuliyati, S.Si, H. Beangga Harianto, S.Ip., M.Si., M.P.d, dan Hj. Satria, S.Ip. Para anggota DPRD ini turut menandatangani dokumen perjalanan dinas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang mereka laksanakan.
Laporan: Lan/Advertorial
