KONAWE SELATAN – LINGKARSULTRA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tenaga Guru Honorer di Kecamatan Kolono yang tidak masuk dalam data BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan penerimaan PPPK Tahun 2024, bertempat di Aula Sekretariat DPRD, Senin (14/10/2024).
Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut dipimpin Ketua DPRD Sementara Hamrin dengan melibatkan beberapa dinas terkait yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Menurut ketua rombongan guru honorer Kecamatan Kolono Timur sungguh menyedihkan guru honorer saat ini dimana masih banyak yang belum masuk di database.
“24 kecamatan masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) kenapa Kolono Timur tidak terinput. Tahun 2022 teman-teman guru honorer sudah berupaya bagaimana caranya masuk di BKN (Database) kenapa di akun BKN pada saat mendaftar PPPK tidak bisa masuk ternyata tidak terdata,” jelasnya.
Sementara itu selaku Ketua PGRI Kolono Timur Dedi, menambahkan bahwa data 45 sudah scan baik berbentuk softcopy maupun hardcopy sudah diserahkan di bagian yang membidangi di BKPSDM.
Mendengar tuntutan tersebut, Kepala Dinas PK Erawan Supla Yudha, mengatakan ada permasalahan di Kecamatan Kolono Timur semua guru tidak bisa mendaftar PPPK.
“Kami Dinas Pendidikan tidak mengetahui permasalahan ini. Dinas Pendidikan sudah melakukan himbauan kepada Whatsapp Group untuk komunikasi pada kami. Dinas Pendidikan tidak melakukan penginputan pada tahun 2022 hanya melakukan pendataan di Sekretariat Dinas Pendidikan. Semua Kecamatan sudah lengkap hanya Kolono Timur yang belum terdaftar,” terangnya.
Terkait permasalahan tersebut, Kepala BKPSDM Pujiono, menjelaskan BKPSDM sudah kerja sesuai SOP, terkait dengan Kolono Timur telah sudah sampaikan bahwa data Kolono Timur sudah disetorkan oleh Ketua PGRI Kolono Timur.
“Kami sudah mengeluarkan surat secara umum yang berbunyi bahwa bagi honorer yang tidak terdata agar melakukan validasi setelah beberapa waktu yang ditentukan tidak ada penyanggahan,” jelasnya.
Terkait pelayanan publik kata Pujiono, sudah melakukan pelayanan yang terbaik sehingga Kolono Timur bisa bertemu langsung di ruangan dan terakit dengan jalan keluar atau solusi masih ada kesempatan di tahap kedua yang penting syaratnya masih aktif mengajar di dua tahun terakhir.
Sementara itu Ketua DPRD Sementara Hamrin memberikan kesimpulan dari RDP tersebut bahwa sangat prihatin dengan permasalahan di Kecamatan Kolono Timur dan Anggota DPRD akan mengawal permasalahan sampai ke Menpan-RB.
“Kami akan memastikan setiap guru honorer terdaftar di dalam Dapodik. Serta bagi tenaga honorer diharuskan membuat akun yang akan didampingi BKPSDM dan Dinas PK,” terangnya.
Laporan: Lan
