Kejari dan DPMD Konsel Bantah Terlibat Dugaan Program Fiktif

Kantor Kejari Konsel. Foto: Lan

KONSEL –  LINGKARSULTRA.COM – Pekan lalu telah beredar di grup-grup WhatsApp pamflet yang bertuliskan seruan aksi copot Kajari Konsel atas dugaan keterlibatan dalam dugaan program fiktif pengadaan buku dan pupuk di seluruh desa di Konsel TA 2022-2023.

Serta, periksa Kepala Dinas PMD Konsel dan anak Bupati Konsel yang diduga sebagai dalang atas dugaan program fiktif tersebut yang merugikan DD puluhan miliar.

Menanggap hal itu, kepada awak media ini Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Konsel, Herlina Rauf merasa heran dan kaget dengan beredarnya pamflet tersebut.

Herlina menegaskan, bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Konsel tidak pernah berurusan dengan pengadaan buku dan pupuk.

“Kejari Konsel tdk pernah berurusan dengan pengadaan buku dan pupuk, bisa diklarifikasi dari mana sumbernya, krn slama ibu bertugas d konsel tdk pernah berurusan dengan SKPD apalagi mau berurusan proyek,” tegasnya via WhatsApp, Rabu (31/5/2023).

Ia menambahkan, bahwa jangankan berurusan, program pengadaan tersebut tidak diketahuinya.

“Bahkan ibu tdk tau kalau ada proyek pengadaan buku dan pupuk. Itu adalah fitnah,” pungkasnya.

Senada diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Selatan, Annas Mas’ud juga membantah apa yang dialamatkan pada dirinya terkait pamflet yang bertuliskan seruan aksi yang menuding ikut terlibat

“Intinya apabila kegiatan pengadaan buku dan pupuk fiktif tahun 2023 tentunya datanya sudah ada di Inspektorat Konsel karena pihak inspektorat secara reguler melakukan pemeriksaan kegiatan APBDes,” ungkapnya.

Menurut Annas sapaan akrabnya apabila kegiatan pengadaan buku dan pupuk tahun 2023 dikatakan fiktif sementara saat ini Dana Desa baru cair tahap pertama 40℅. Kata dia berarti sedang proses belanja atau mungkin saja belum belanja karena pengadaannya dianggarkan pada tahap ll.

“Pengadaan untuk tahun 2023 belum dapat disimpulkan fiktif karena masih proses atau bisa saja belum belanja atau mungkin dialokasikan di tahap kedua atau tahap ketiga,” tegasnya.

Sementara itu, Kades Wonua Kongga Kecamatan Mowila, Sumarto menegaskan kegiatan desa tidak pernah ada intervensi dari pihak manapun.

“Tidak pernah ada diintervensi dari pihak manapun,” jelas Sumarti via telpon.

Ia menjelaskan di Desa Wonua Kongga tidak memiliki anggaran buku. Ia menyebut pengadaan pupuk memang ada tapi nilai kecil.

“Pupuk saja Rp 5 juta anggarannya tahun 2023 ini. Bagaimana mau diintervensi,” tutup Ketua Apdes Konawe Selatan ini.

Laporan: Lan